SENGKETA TANAH LOKASI PEMBANGUNAN SLB AUTIS HASRIANTI DI TAKALAR, ZAINUDDIN DG REWA PERTANYAKAN DASAR PENERBITAN SERTIFIKAT

IMG-20261122-WA0372

π“πšπ€πšπ₯𝐚𝐫 | π‰πžπ£πšπ€πŠπ«π’π¦π’π§πšπ₯.𝐦𝐲.𝐒𝐝 – Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Autis Hasrianti yang berlokasi di Dusun Timporongan, Desa Lengkese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, menjadi sorotan menyusul adanya sengketa tanah di lokasi pembangunan tersebut.

β€ŽZainuddin Dg Rewa mempertanyakan dasar penerbitan sertifikat tanah atas nama Aminah Dg Nganne dan Hajja Sitti Hasnah. Ia mengaku tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat tersebut dan mempertanyakan bagaimana sertifikat atas tanah yang menurut keterangannya berkaitan dengan hak kepemilikannya dapat diterbitkan tanpa sepengetahuannya.

β€ŽZainuddin Dg Rewa mengungkapkan bahwa lokasi tanah tersebut telah dikuasai keluarganya secara turun-temurun sejak zaman kakeknya hingga saat ini. Ia mengklaim penguasaan tanah tersebut berlangsung secara berkelanjutan dan mempertanyakan proses penerbitan sertifikat atas nama pihak lain tanpa sepengetahuannya.

β€ŽMenurutnya, riwayat penguasaan tanah secara turun-temurun tersebut perlu menjadi perhatian dan ditelusuri oleh instansi berwenang dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah tersebut.

β€ŽPersoalan ini juga berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di Polres Takalar. Zainuddin Dg Rewa menyampaikan bahwa dirinya berstatus sebagai terlapor dalam perkara tersebut.

β€ŽPerkara tersebut tercatat dalam administrasi Reskrim dengan nomor R/LI-210/Res 1.2/2026 Reskrim, tertanggal 12 November 2026.

β€ŽAtas kondisi tersebut, Zainuddin Dg Rewa meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Takalar untuk menghentikan sementara aktivitas pembangunan SLB Autis Hasrianti sampai terdapat kejelasan status kepemilikan tanah dan kepastian hukum atas objek yang disengketakan.

β€Ž”Jangan sampai pembangunan tetap berjalan sementara status tanah masih dalam sengketa. Kami meminta agar pembangunan dihentikan sementara sampai persoalan ini mendapatkan kepastian hukum,” ungkap Zainuddin Dg Rewa.

β€ŽIa juga meminta agar aparat penegak hukum menelusuri dasar penerbitan sertifikat tanah, termasuk riwayat kepemilikan, dokumen alas hak, serta proses administrasi pertanahan yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut.

β€ŽZainuddin Dg Rewa menegaskan bahwa permintaannya bukan untuk menghambat pembangunan fasilitas pendidikan, melainkan meminta agar aspek legalitas dan kepastian hukum atas tanah diselesaikan terlebih dahulu.

β€ŽHingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Takalar, serta pihak-pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut.